Perluas Publikasi dan Literasi Hukum Universitas Esa Unggul Gelar Kerjasama Hukum Online University Solustion

2022-04-11T12:48:13+07:00April 8th, 2022|

Universitas Esa Unggul Saat Acara dengan Hukum Online Esaunggul.ac.id, Universitas Esa Unggul bersama dengan Platform Hukum Online menggelar Sosialisasi kerjasama strategis terkait program Hukum Online University Solustion, Kamis 24 Maret 2022. Dalam kerjasama tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum UEU,Rita Alfiana, SE,SH,M.Kn dan Assosiate Sales Manager Hukum Online, didit eko prayudi beserta sivitas akademika Universitas Ea Unggul. Dalam sambutannya Wakil Dekan Fakultas Hukum ,Rita Alfiana mengatakan Universitas Esa Unggul sangat terbuka dengan kerjasama dengan berbagai kalangan dan elemen baik dari industri, profesional, institusi pemerintahan dan masyarakat. Kolaborasi ini sangat perlu dilakukan mengingat di era saat ini akses [...]

Teknik Penyusunan Kontrak dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

2021-04-27T09:36:14+07:00April 27th, 2021|

Pelatihan Hukum: Teknik Penyusunan Kontrak dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Biaya Pelatihan: Rp. 500.000,-/orang Pembayaran melalui No Rek. BCA: 6010319909 a.n Universitas Esa Unggul Link Pendaftaran: https://bit.ly/3ene6rv Batas Pendaftaran: 2 Mei 2021 Pukul 23.59 WIB Contact Person Ibu Fitria Olivia, S.H., M.H. ( 0838-7645-8628) Riska Meilani (0812-8484-9597)

Tolak Pasal Bermasalah UU KPK, Dua Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

2019-11-18T13:15:02+07:00November 18th, 2019|

Dua Mahasiswa Esa Unggul Esaunggul.ac.id, Ricki Martin Sidauruk (Martin) dan Gregorius Agung (Rian), dua mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul mengajukan permohonan Judicial Review (Pengujian yudisial). terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 19/2019 tentang perubahan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya berpandangan Judicial Review yang mereka lakukan di MK merupakan sebuah bentuk Hak Konsistusional yang telah diatur oleh undang-undang, apalagi menurut mereka banyak poin-poin bermasalah salah satunya salah satunya terkait penyelidikan yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU KPK yang tidak berkepastian dan mengesampingkan asas keadilan. Gregorius Agung salah satu mahasiswa Hukum [...]

Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

2019-02-20T16:47:13+07:00February 20th, 2019|

Program Pengabdian Masyarakat Universitas Esa Unggul bekerjasama dengan TP PKK Kab. Adm. Kepulauan Seribu DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada 3 ( tiga ) kegiatan di Kab. Adm. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta ini dihadiri oleh warga, para Kader, dan aparat pemerintah. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai berikut : Pulau Tidung, 08 – 09 Februari 2019 Pulau Harapan dan Kelapa, 11 – 12 Februari 2019 Pulau Pramuka, 13 – 14 Februari 2019 Kegiatan DKV di Pulau Tidung Materi Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen antara lain bidang Kesehatan di Pulau Tidung [...]

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Gelar Kerjasama dengan Hangkuk University Korea

2018-07-20T11:25:35+07:00July 4th, 2018|

Wasis Soesatyo (Kiri) bersama dengan Prof.Dr. Jae Wan Moon (Kanan) Esaunggul.ac.id, Jakarta Barat, Sesuai dengan visi Esa Unggul untuk menjadi World Class University, sejumlah kerjasama pun dilakukan Universitas Esa Unggul baik dengan Perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, pada 22 Juni lalu yang melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Hangkuk University Korea. Penandatanganan Kerjasama dengan Hangkuk University diteken langsung oleh Dekan FH Universitas Esa Unggul Dr. Wasis Soesatyo dan Dekan FH Hangkuk University Prof.Dr. Jae Wan Moon di Seoul Korea Selatan. Sejumlah perjanjian pun telah disepakati dalam MoU tersebut diantaranya penguatan [...]

Fakultas Ilmu Hukum Proudly Present Seminar Mengenal Lebih Jauh Profesi Mediator

2017-11-08T06:34:44+07:00November 8th, 2017|

Seminar Hukum Mengenal Lebih Jauh Profesi Mediator SALAM PEMUDA !!! Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Proudly Present Seminar Hukum “Mengenal Lebih Jauh Profesi Mediator” Speaker : 1. A.FAHMI SAHAB Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional 2. MOHAMMAD NOOR Hakim Mediator Minggu, 12 November 2017 08.00 s.d 15.00 WIB R811 Gedung Utama Universitas Esa Unggul Kampus Kebon Jeruk HTM (pembayaran)  : 17 Okt -  9 Nov 2017 (sertifikat dihari H) Internal 50.000 Eksternal 60.000 Include : Ilmu Sertifikat Snack Lunch Doorprize Seminar Kit Hiburan : Band Musikalisasi Puisi Informasi Pendaftaran: *Putri: 081289695405 *Venny : 082299679595 Organized by: Himma Fakultas [...]

Ribut-Ribut Soal Klaim Kebudayaan, Begini Penjelasannya

2018-02-14T07:16:56+07:00October 19th, 2017|

Audiensi dan Diskusi oleh Hadi Nugraha,SH,MH Kepala Seksi Kerjasama antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan Kekayaan Intelektual Esaunggul.ac.id, Jakarta Barat, Permasalahan klaim-mengklaim kebudayaan menjadi salah satu pembahasaan yang banyak diperbincangan, apalagi klaim kebudayaan indonesia yang banyak dilakukan oleh negara-negara lain khususnya negara tetangga. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM membahas hal tersebut dalam Audiensi dan Diskusi dengan Universitas Esa Unggul. Hadi Nugraha,SH,MH Kepala Seksi Kerjasama antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan Kekayaan Intelektual yang bertindak sebagai pembicara menerangkan mengenai soal klaim buaya yang selama ini terjadi. Menurut Hadi di era globalisasi dan arus informasi yang [...]

Universitas Esa Unggul dan Kemenkumham Lakukan Audiensi dan Diskusi Terkait HAKI

2017-10-31T03:39:45+07:00October 19th, 2017|

Acara Diskusi dan Audiensi HAKI Dengan Kementerian Hukum dan HAM Esaunggul.ac.id, Jakarta Barat, Hak Kekakyaan Intelektual (HAKI) saat ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. saling klaim-mengklaim saling jiplak-menjiplak merupakan penyebab kurangnya kesadaraan masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual suatu produk, brand, merek serta karya Cipta. Univeritas Esa Unggul sebagai institusi Perguruan Tinggi merasa terpanggil untuk mengatasi permasalahan HAKI ini, apalagi di kampus emas ini juga melahirkan berbagai macam karya yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa baik berupa produk barang maupun dari berbagai macam penelitian. Salah satu cara yang dilakukan ialah mengadakan audiensi dan dikusi bersama dengan Kemenkumham yakni Direktorat Jenderal [...]

Tingkatkan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Pencari Keadilan, Esa Unggul Ikuti Rakor Kemenkumham

2017-10-03T04:07:56+07:00September 27th, 2017|

Rapat Koordinasi tingkat Kanwilkemenkumham Provinsi DKI Jakarta bersama BPHN Esaunggul.ac.id, Jakarta Barat, Universitas Esa Unggul kembali turut aktif dalam diskusi mengenai penegakan supremasi hukum di DKI Jakarta. Salah satunya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, menghadiri Rapat Koordinasi Kanwilkemenkumham Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta Organisasi Bantuan Hukum Se-DKI Jakarta. Perwakilan Esa Unggul Zulfikar Judge, SH.,Sp.N.,M.Kn. mengatakan dalam Rapat Koordinasi tersebut dibahas mengenai pelaksanaan Program Bantuan hukum bagi kaum miskin sebagai bentuk amanah Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Dia pun menerangkan Esa Unggul sebagai Institusi pendidikan yang memiliki Organiasi Bantuan Hukum telah aktif [...]

Fakultas Hukum Esa Unggul Selenggarakan Forum Group Discussion Bahas Keterbukaan Informasi Publik

2017-10-03T04:11:38+07:00September 26th, 2017|

Foto Bersama saat Forum Group Discussion (FGD) Fakultas Hukum Esa Unggul Esaunggul.ac.id, Jakarta Barat, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkerjasama dengan Fakultas Hukum Esa Unggul menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD), pembicara dalam seminar ini ialah Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Mohammad Dawan, SHI., MH. Dalam diskusi tersebut Dawan menerangkan akses keterbukaan publik saat ini harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan karena dasar hukum mengenai akses keterbukaan publik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 sehingga era baru mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dari sifatnya yang tertutup kini menjadi terbuka. “Masyarakat harus mengerti dan memahami tentang pentingnya akses keterbukaan publik pada [...]

Go to Top